
PASANGKAYU – Kapolsek Sarudu, IPTU Sofyan Safrudin, S.Pd., turun langsung melakukan monitoring sekaligus memediasi sengketa lahan antara pihak PT Unggul WTL dan masyarakat Desa Doda yang terjadi di Afdeling Bonemanjeng, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan monitoring yang dimulai sekitar pukul 08.30 Wita tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang bersengketa.
Sebelumnya, sekitar pukul 07.15 Wita, kelompok masyarakat yang dipimpin Herman dengan jumlah kurang lebih 50 orang mendatangi Kantor Afdeling Bonemanjeng. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan penolakan terhadap aktivitas panen karyawan perusahaan di atas lahan seluas kurang lebih 23 hektare yang diklaim sebagai milik masyarakat Desa Doda.
Situasi sempat memanas ketika perwakilan perusahaan, Andas, tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 Wita. Ketegangan antara pihak yang hadir sempat memancing emosi salah seorang warga. Namun, upaya menenangkan situasi segera dilakukan sehingga potensi bentrokan fisik dapat dihindari.
Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 Wita, kelompok masyarakat melakukan pemalangan jalan masuk menuju pelabuhan Bonemanjeng sehingga kendaraan tangki pengangkut CPO milik PT Unggul WTL tidak dapat melintas.
Merespons kondisi tersebut, Kapolsek Sarudu IPTU Sofyan Safrudin turun langsung mengambil langkah persuasif dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di Kantor Afdeling Bonemanjeng sekitar pukul 10.20 Wita.
Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan diwakili Andas, sementara masyarakat Desa Doda diwakili Herman. Melalui komunikasi dan musyawarah, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan sementara yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama.
Sekitar pukul 10.50 Wita, surat kesepakatan selesai disusun dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak. Setelah menyetujui seluruh isi kesepakatan, masing-masing pihak kemudian membubuhkan tanda tangan di atas materai.
Dalam kesepakatan tersebut, pihak perusahaan berjanji tidak akan melakukan aktivitas panen di atas lahan sengketa seluas 23 hektare sebelum adanya penyelesaian bersama antara perusahaan, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dan perwakilan masyarakat.
Sementara itu, pihak masyarakat Desa Doda berjanji tidak akan kembali melakukan penutupan akses jalan menuju perusahaan. Kedua belah pihak juga menyepakati bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, masing-masing pihak akan menempuh langkah sesuai poin-poin yang telah disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari mediasi tersebut, sekitar pukul 11.25 Wita, Herman bersama masyarakat Desa Doda membuka kembali palang jalan sehingga akses menuju pelabuhan Bonemanjeng dapat dilalui.
Selain itu, kedua belah pihak juga menyepakati pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah terlanjur dipanen sebanyak kurang lebih 100 tandan. Keuntungan penjualan akan dibagi dua antara pihak perusahaan dan masyarakat Desa Doda. Adapun bagian masyarakat rencananya akan disumbangkan untuk pembangunan atau kepentingan masjid di Desa Doda.
Meski telah tercapai kesepakatan sementara, sengketa lahan antara PT Unggul WTL dan kelompok masyarakat Desa Doda hingga saat ini belum menemukan penyelesaian secara menyeluruh. Sebelumnya, beberapa kali pertemuan telah dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, namun belum menghasilkan kesepakatan final.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan masyarakat juga berharap pimpinan Polres Pasangkayu dapat berkomunikasi dengan Bupati Pasangkayu untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pimpinan PT Unggul WTL dan perwakilan masyarakat Desa Doda guna mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.
Kapolsek Sarudu IPTU Sofyan Safrudin menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar permasalahan sengketa lahan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak maupun masyarakat sekitar.
Melalui pendekatan humanis, komunikasi, dan musyawarah, diharapkan persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dengan melibatkan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Selama kegiatan monitoring dan mediasi berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.
Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Kamtibmas dan Mengedepankan Musyawarah untuk Mencapai Solusi.


















